Siswa Program Keahlian AKuntansi, Bisnis Ritel dan Manajemen Perkantoran Tahun 2026
Kepala Sekolah dan Seluruh Guru, Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Sambas Memohon Maaf Zahir dan Bathin
Gisen dari SMK Negeri 1 Sambas Menjadi Juara 1 Kata POPDA Provinsi dan Melaju ke Nasional
KEGIATAN DILAKSANAKAN HARI SABTU, 4 MEI 2023 DI GEDUNG SERBAGUNA LUMBANG
Tulisan ini merupakan perbaikan terhadap file yang sudah lama. Dan file baru berisi data NUPTK Desember 2009. Karena file sudah terpodting dalam tulisan lain, maka untuk memilih kab/kota silakan klik teks berikut:
Dalam Rangka Memperingati HUT SMK N 1 Sambas Ke 44 telah diadakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti oleh seluruh siswa SMK dan Alumni.
Peresmian Website dan Blogs SMK Negeri 1 Sambas oleh dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPh. (WAKIL BUPATI SAMBAS)
Mahkamah Agung (MA) melarang pemerintah melaksanakan Ujian Nasional (UN). MA menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakan UN. Batas waktu pelarangan UN ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan dan sebagai konsekuensinya pemerintah ilegal melaksanakan UN 2010. Pemerintah baru diperbolehkan melaksanakan UN setelah berhasil meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap merata di seluruh daerah.Berdasarkan informasi perkara di situs resmi MA, perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono dkk tersebut diputus pada 14 September 2009 lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said.
Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).
Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang S, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.
Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai saat ini SMK NEGERI 1 Sambas masih diberi kekuatan untuk menjalankan misinya membantu masyarakat dalam bidang Pendidik
anBlog ini diharapkan juga akan menjadi sumber informasi untuk siswa, guru dan masyarakat tentang SMK Negeri 1 Sambas. @Kepala Sekolah
