BSE

agribisnis ternak ruminansia 1
agribisnis ternak ruminansia 2
agribisnis ternak ruminansia 3
akutansi industri 1
akutansi industri 2
alat ukur dan teknik pengukuran
biologi pertanian
budidaya tanaman 1
budidaya tanaman 2
budidaya tanaman 3
fisika smk non teknologi 1
fisika smk non teknologi 2
fisika
ilmu kesehatan 1
ilmu kesehatan 2
ilmu pengetahuan sosial (ips)
ipa
kesekretarisan 1
kesekretarisan 2
kimia analitik
kimia industri 1
kimia industri 2
kimia industri 3
kimia kesehatan 1
kimia kesehatan 2
kimia kesehatan 3
kimia smk 1
kimia smk 2
konsep dasar akutansi 1
konsep dasar akutansi 2
konsep dasar akutansi 3
kriya kayu
kriya keramik 1
kriya keramik 2
kriya keramik 3
kriya kulit 1
kriya kulit 2
kriya kulit 3
kriya tekstil
marketing 1
marketing 2
matematika bisnis dan manajemen
musik non klasik 1
musik non klasik 2
musik non klasik 3
nautika kapal penangkap ikan
patiseri 1
patiseri 2
patiseri 3
pedalangan 1
pedalangan 2
pekerjaan sosial 1
pekerjaan sosial 2
pekerjaan sosial 3
pengawasan mutu bahan produk pangan 1
mutu bahan produk pangan 2
penjualan 1
penjualan 2
penjualan 3
perancangan sistem kerja dan ergonomi industri 1
perancangan sistem kerja dan ergonomi industri 2
perhotelan 1
perhotelan 2
perhotelan 3
rekayasa perangkat lunak
restoran 1
restoran 2
restoran 3
seni budaya 1
seni budaya 2
seni budaya
seni musik klasik 1
seni musik klasik 2
seni rupa 1
seni rupa 2
seni tari 1
seni tari 2
seni tari 3
seni teater 1
seni teater 2
sistem refrigerasi & tata udara 1
sistem refrigerasi & tata udara 2
tata busana 1
tata busana 2
tata busana 3
tata kecantikan kulit
tata kecantikan rambut
teknik alat berat 1
teknik alat berat 2
teknik alat berat 3
teknik bodi otomotif
teknik budidaya ikan 1
teknik budidaya ikan 2
teknik budidaya ikan 3
teknik distribusi tenaga listrik 1
teknik distribusi tenaga listrik 2
teknik distribusi tenaga listrik 3
teknik gambar bangunan 1
teknik gambar bangunan 2
teknik gambar bangunan 3
teknik grafika dan industri grafika 1
teknik grafika dan industri grafika 2
teknik grafika dan industri grafika 3
teknik grafis komunikasi 1
teknik grafis komunikasi 2
teknik grafis komunikasi 3
teknik konstruksi bangunan gedung 1
teknik konstruksi bangunan gedung 2
Teknik konstruksi kapal baja 1
teknik konstruksi kapal baja 2
teknik listrik industri 1
teknik listrik industri 2
teknik listrik industri 3
teknik mesin industri 1
teknik mesin industri 2
teknik mesin industri 3
teknik otomasi industri 1
teknik otomasi industri 2
teknik otomasi industri 3
teknik pemanfaaatan tenaga listrik 2
teknik pemanfaatan tenaga listrik 1
teknik pemanfaatan tenaga listrik 3
teknik pembangkit tenaga listrik
teknik pembentukan pelat 1
teknik pembentukan pelat 2
teknik pembentukan pelat 3
teknik pembibitan tanaman 1
teknik pembibitan tanaman 2
teknik pembuatan benang & pembuatan kain 1
teknik pembuatan benang & pembuatan kain 2
teknik pemeliharaan sistem elektronika
teknik pemesinan 1
teknik pemesinan 2
Teknik pencelupan & pengecapan 1
teknik pencelupan & pengecapan 2
teknik pencelupan & pengecapan 3
teknik pengecoran 1
teknik pengecoran 2
teknik pengecoran 3
teknik pengelasan kapal 1
teknik pengelasan kapal 2
teknik penyiaran & produksi program tv, radio, film 1
teknik penyiaran & produksi program tv, radio, film 2
teknik perencanaan gizi makanan 1
teknik perencanaan gizi makanan 2
teknik perencanaan gizi makanan 3
teknik perkayuan
teknik produksi mesin industri 1
teknik produksi mesin industri 2
teknik produksi mesin industri 3
teknik sepeda motor
teknik struktur bangunan gedung 1
teknik struktur bangunan gedung 2
teknik struktur bangunan gedung 3
teknik survei dan pemetaan 1
teknik survei dan pemetaan 2
teknik survei dan pemetaan 3
teknik telekomunikasi 1
teknik telekomunikasi 2
teknik telekomunikasi 3
teknik transmisi tenaga listrik 1
teknik transmisi tenaga listrik 2
teknik transmisi tenaga listrik 3
teknologi pangan 1
teknologi pangan 2
usaha jasa pariwisata

Read More

NUPTK Provinsi Kalimantan Barat

Dokumen NUPTK yang siap diunduh ini terdiri dari 12 Kab/Kota di Kalbar, yaitu

• KOTA PONTIANAK
• KAB. PONTIANAK
• KOTA SINGKAWANG
• KAB. SINTANG
• KAB. SEKADAU
• KAB. SANGGAU
• KAB. MELAWI
• KAB. LANDAK
• KAB. SAMBAS
• KAB. KETAPANG
• KAB. KAPUASHULU
• KAB. BENGKAYANG

Tulisan ini merupakan perbaikan terhadap file yang sudah lama. Dan file baru berisi data NUPTK Desember 2009. Karena file sudah terpodting dalam tulisan lain, maka untuk memilih kab/kota silakan klik teks berikut:

KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK | KAB.PONTIANAK | KOTASINGKAWANG | KAB.SINTANG | KAB.SEKADAU | KAB.SANGGAU | KAB.MELAWI | KAB.LANDAK | KAB.SAMBAS | KAB.KETAPANG | KAB.KAPUASHULU | KAB.BENGKAYANG

Read More

Perpisahan Kepala SMK Negeri 1 Sambas

Read More

Peringatan HUT SMK N 1 Sambas Ke 44

Dalam Rangka Memperingati HUT SMK N 1 Sambas Ke 44 telah diadakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti oleh seluruh siswa SMK dan Alumni.

Read More

Peresmian Website dan Blog Sekolah

Peresmian Website dan Blogs SMK Negeri 1 Sambas oleh dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPh. (WAKIL BUPATI SAMBAS)

Read More

Kegiatan Class Meeting SMK Tahun 2009

Read More

Pelantikan Pramuka Tahun Pelajaran 2009/2010

Read More

Siswa Gembira, Mahkamah Agung Larang Ujian Nasional (UN) 2010

Mahkamah Agung (MA) melarang pemerintah melaksanakan Ujian Nasional (UN). MA menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakan UN. Batas waktu pelarangan UN ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan dan sebagai konsekuensinya pemerintah ilegal melaksanakan UN 2010. Pemerintah baru diperbolehkan melaksanakan UN setelah berhasil meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap merata di seluruh daerah.

Berdasarkan informasi perkara di situs resmi MA, perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono dkk tersebut diputus pada 14 September 2009 lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said.

Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).

-Mahkamah Agung-

Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang S, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.

Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN.

Read More