Siswa Gembira, Mahkamah Agung Larang Ujian Nasional (UN) 2010

Mahkamah Agung (MA) melarang pemerintah melaksanakan Ujian Nasional (UN). MA menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakan UN. Batas waktu pelarangan UN ini berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan dan sebagai konsekuensinya pemerintah ilegal melaksanakan UN 2010. Pemerintah baru diperbolehkan melaksanakan UN setelah berhasil meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap merata di seluruh daerah.

Berdasarkan informasi perkara di situs resmi MA, perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono dkk tersebut diputus pada 14 September 2009 lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said.

Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).

-Mahkamah Agung-

Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang S, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.

Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN.

Read More

Photo Kegiatan 1

M A D D I N G S I S W A

Untuk lebih lengkapnya dowload disini

Read More

Bupati : Pemerintah Terus Berupaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

HUT PGRI 2009, 1286 GURU KE BATAS NEGARA

1286 guru mengunjungi batas negara Indonesia Malaysia di Aruk Sajingan Besar, Rabu (18/11). Kunjungan para pahlawan tanpa tanda jasa itu dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-64 Tahun 2009. Puncak peringatan HUT ditandai upacara yang dipimpin langsung Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid di halaman Gedung CIQS Aruk Sajingan Besar, Rabu (18/11).

Sesditjen Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi Depkominfo RI, turut menghadiri peringatan tersebut, didampingi Wakil Bupati Sambas, Camat Sajingan Besar dan beberapa undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati menyambut baik pemusatan peringatan HUT PGRI di Aruk Sajingan Besar. Menurut dia, para guru dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembangunan perbatasan. “Tolong disampaikan, bahwa pemerintah telah membangun wilayah perbatasan seperti yang dilihat sekarang,” tegas dia.

Burhanuddin mengingatkan beberapa hal dengan kaitan peringatan itu. Jelas dia, pemerintah terus melakukan upaya sungguh-sungguh dan berkesinambungan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terangnya adalah kesejahteraan guru. “Perlu adanya pergeseran paradigma masyarakat, yakni pola belajar secara terminal bergeser ke pola belajar sepanjang hayat atau long life education, belajar berfokus hanya pada penguasaan pengetahuan saja menjadi berfokus pada system yang holistik,” ingat dia.

Hal lain yang menjadi penekanan mantan kadis pertanian ini mengenai pergeseran paradigma adalah hubungan guru dan pelajar dari konfrontatif berubah kemitraan, penekanan skolastik bergeser menjadi penekanan berfokus pada nilai. “Dari hanya buta aksara, maka era globalisasi bertambah dengan adanya buta teknologi dan sistem kerja terisolasi atau sendiri-sendiri bergeser menjadi sistem kerja melalui tim,” tukas dia.

Lanjut Burhanuddin, diabad ke-21 system pendidikan nasional menghadapi tantangan sangat komplek menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing diera global. Karenanya, Bupati mengharapkan guru dapat menerapkan strategi pendidikan berorientasi agar anak didik termotivasi menggali informasi yang ada disekitarnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan, melakukan tindakan atau aksi untuk memunculkan ide berkaitan sains dan teknologi serta kemampuan bersosialisasi. “Kemajuan teknologi sekarang selain berdampak positif, juga memiliki sisi negatif. Ini harus menjadi perhatian kita bersama termasuk para guru,” pintanya.

Insyinyur pertanian ini mengharapkan guru profesional dengan lima kemampuan, salah satunya bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi dan mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalaman. Menurutnya, syarat profesionalisme guru mampu merubah peran guru dari pasif menjadi kreatif dan dinamis. “Dalam peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi sebagai fasilitator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator dan administrator,” paparnya. (mawi-pian/humas)

Read More

WALLPAPER SMK N 1 SAMBAS

WALLPAPER UNTUK SEMUA DARI SMKN 1 SAMBAS
DESIGN VENDO

Read More

PERKEMAHAN PRAMUKA

Dalam memantapkan keterampilan kepramukaan guna meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup/alam, sesama siswa tingkat 1 dan guru. maka akan dilaksanakan perkemahan di sinka islan park atau simping singkawang pada hari sabtu dan minggu tanggal 24 dan 25 oktober 2009. mudah-mudahan berjalan lancar.

Read More

Study Banding 2009 Ke SMK N 1 Mempawah Hilir

KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA TGL 3 OKTOBER 2009

KE SMK NEGERI 1 MEMPAWAH

Read More

PSB 2009

Read More

Peluncuran Album Lagu Ge'™ Mare'™

SAMBAS — Peluncuran album The Terigas of Sambas dengan tema Ngayatte’ Lagu Ge’ Mare’ akan digelar di Sambas. Acara yang digagas Yayasan Pesisir Kabupaten Sambas ini, bakal dihelat di Lapangan Gabsis, 29 September 2009. “Sejumlah artis bakal menghadiri peluncuran tersebut,” ujar H Subhan Nur, Ketua Panitia, dalam penjelasannya kemarin, di Sambas.Beberapa artis ibu kota yang akan tampil diantaranya Evi Tamala, Kiki KDI, Ita Purnamasari, Yunita Ababil, Yan Mahmud Arwana, Ivan Seventeen, Mustafa Debu, dan beberapa yang lainnya. Tak ketinggalan, Hendri Lamiri dan Dwiki Dharmawan selaku composer, juga hadir bersama para artis yang membawakan lagu daerah Sambas tersebut. Selain berkunjung ke Istana Sambas, sejumlah artis akan diarak berkeliling kota.

Menurut Subhan, lagu yang dinyanyikan sesuai dalam rekaman, mulai dari Alo Galing, Alon Alon, Ta Allaw Bina, Tikannang Urang Tue, Cak Uncang, Tandak Sambas, Kapal Belon, Cik Cik Periok, dan Batu Balah. “Semua lagu tersebut sudah rampung diarranger dan dirilis Hendri Lamiri, salah seorang musisi nasional asal Sambas,” ungkapnya.Album Sambas yang diusung di Sambas dalam semarak Idul Fitri tersebut, tukas Subhan, akhir Mei lalu pernah dirilis dihadapan ribuan penonton di Taman Ismail Marzuki Jakarta bersama Malacca Ensamble. Pada waktu itu, ceritanya, sambutan penonton cukup antusias, termasuklah para menteri dan duta besar beberapa negara yang menghadiri pertunjukannya. 

Karena itu, ujar Subhan, sebagai ungkapan kebanggaan mereka selaku masyarakat, maka pertunjukan serupa juga digelar di Sambas. Dengan harapan hal tersebut semakin meningkatkan kecintaan warga daerah ini terhadap khasanah budaya dan kesenian yang dimilikinya. “Kalau bukan Kita, siapa lagi yang akan membangkitkan seni budaya Sambas. Makanya semua elemen diharapkan mendukung untuk ikut menyukseskan pertunjukannya nanti,” paparnya. “Di samping itu pula, dengan begini lagu kita menjadi terkenal di seantero negeri dan bahkan juga go internasional,” tandasnya

Read More

Depdiknas Wacanakan Pengembangan SMK Terbuka

Jakarta, (tvOne)

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mewacanakan untuk mengembangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) terbuka untuk memberi kesempatan kepada lulusan SMP Terbuka melanjutkan pendidikannya.

"Kami akan mengkaji kemungkinan untuk mengembangkan SMK Terbuka untuk jurusan-jurusan tertentu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," kata Mendiknas Bambang Sudibyo saat membuka Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Siswa SMP Terbuka tingkat Nasional 2009, di Jakarta, Senin malam.

Mendiknas seperti dikutip Antara mengatakan, penyesuaian jurusan yang dikembangkan untuk SMK Terbuka karena pertimbangan ciri khas yang dimiliki sekolah terbuka yakni tidak terikat pada ruang dan waktu.

"SMP Terbuka diselenggarakan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan namun memiliki kendala dan keterbatasan secara ekonomi, geografis dan sosial. Pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan waktunya pun disesuaikan berdasarkan kesepakatan diantara peserta didik, " kata Bambang Sudibyo.

SMP Terbuka, ujar Mendiknas, hampir sama dengan program kesetaraan paket B pada pendidikan non formal, yakni siswa belajar mandiri berdasarkan modul-modul yang disediakan. "Hanya yang berbeda SMP Terbuka diperuntukkan bagi masyarakat berusia antara 13-18 tahun serta pelaksanaan ujian nasional (UN) mengacu pada pendidikan formal," katanya.

Sedangkan, program kesetaraan paket B usia warga belajar bervariasi mulai usia remaja hingga orang dewasa serta UN kesetaraan dilaksanakan setelah ujian pada pendidikan formal selesai, katanya. Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, wacana SMK Terbuka untuk memberi kesempatan kepada lulusan SMP Terbuka mengembangkan diri melalui pembelajaran ketrampilan di SMK Terbuka.

"Jurusan yang tepat misalnya teknologi pertanian, perikanan, bisnis dan pemasaran serta kewirausahaan karena melihat karakteristik masyarakat yang kebanyakan tinggal di pedesaan atau kota kecamatan dengan mata pencaharian mengandalkan sumber daya alam," katanya.

Lomba motivasi belajar mandiri (Lomojari) mencakup bidang ketrampilan diikuti 45 SMP Terbuka dari 14 Provinsi dan bidang akademik diikuti 33 regu berlangsung 10-14 Agustus 2009.

Read More

2 MADRASAH DINEGERIKAN

Kabupaten Sambas kembali mendapat kado dihari kemerdekaan bagi dunia pendidikan. Selasa, (11/8) di Pondok Pesantren M Basiuni Imran Sambas, Wakil Bupati Sambas dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH menerima langsung Surat Keputusan pergantian status dua Madrasah Swasta menjadi Negeri dari Kakanwil Depag Kalbar H Rasmi Sattar. Dua Madrasah tersebut adalah Madrasah Tsanawiyah Bakau Kecamatan Jawai dan Madrasah Aliyah M Basiuni Imran Kecamatan Sambas. Peresmian ditandai dengan pembukaan tirai plang nama kedua madrasah. Masing-masing dibuka Wakil Bupati dan Kakanwil, disaksikan Kakandepag Sambas, Ketua Pengadilan Agama Sambas, Ketua MUI Sambas, Kadis Pendidikan, dan beberapa undangan lainnya. Dikemukakan Kakanwil Depag Kalbar dalam sambutannya, Kabupaten Sambas termasuk beruntung mendapatkan pergantian status Madrasah dari swasta ke negeri. Kata dia, hanya beberapa daerah saja yang mendapatkan kesempatan itu. “Tahun ini yang mendapat jatah hanya tidak semua Kabupaten Kota, melainkan hanya beberapa saja. Alhamdulillah Sambas mendapat kesempatan,” sebut dia. Dia mengharapkan, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian serius bagi perkembangan kemajuan pendidikan di Madrasah. Karena menurutnya, madrasah memberikan pendidikan plus. “Plusnya adalah di madrasah siswa-siswinya tentunya lebih focus mendapatkan pendidikan agama,” tutur dia. Bahkan di luar Kalbar terang Rasmi Sattar, belajar di Madrasah menjadi incaran para orang tua murid. Hal inilah terangnya harus menjadi perhatian bersama, bagaimana pemerintah dan pelaku pendidikan di madrasah mampu membangun citra positif madrasah itu sendiri. “Harus bangga sekolah di madrasah,” imbuh dia. Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH dalam sambutannya. Wabup mencontohkan bukti nyatanya adalah Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid. “Beliau merupakan lulusan madrasah, dan Alhamdulillah hasilnya dapat menjadi Bupati,” ujarnya. Artinya jelas Juliarti adalah belajar di Madrasah ataupun di sekolah umum sama saja. Bahkan di Madrasah lanjutnya memang untuk pembinaan agama bagi siswa akan lebih focus. “Memang diakui masyarakat kita masih kurang partisipasinya untuk menyekolahkan anaknya di madrasah,” ungkap dia. Juliarti berjanji akan terus mempromosikan pendidikan di Madrasah menjanjikan. Terutama kaitannya dengan pembangunan religius. Permasalahan yang dihadapi pada pengembangan pendidikan di madrasah tegas Wabup akan segera dicarikan pemecahannya. “Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di Madrasah. Pemda akan bekerjasama dengan Departemen Agama, terutama meningkatkan kualitas para guru yang mengajar. Ini menjadi salah satu kunci meningkatkan minat bersekolah di Madrasah,” kata dia. (11 Agustus 2009 Humas PDE dan Sandi)

Read More

Mendiknas: Siswa SMK Bisa Lahirkan Karya Inovatif

Jakarta, (tvOne)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendinas) Bambang Sudibyo mengatakan, siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) kini mampu melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif yang dibutuhkan dunia industri dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ternyata perkembangan siswa SMK itu cepat sekali dan sangat membanggakan," kata Mendiknas di Jakarta, Jumat, saat membuka ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke XVII dan Pameran Kreasi SMK 2009 di arena Pekan Raya Jakarta yang berlangsung pada 21-24 Mei.

Ia mengatakan, karya SMK memang layak dipamerkan sebab karya unggulan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi nasional. "Kita ingin betul-betul menjadikan SMK sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kita," katanya.

Keberhasilan tersebut, kata Mendiknas, juga merupakan keberhasilan Depdiknas dalam melaksanakan rencana strategis yang menetapkan perbandingan jumlah SMK lebih besar dibandingkan SMA.

Mendiknas mengatakan, keberhasilan itu bukan saja dari segi jumlah SMK yang hampir mengejar jumlah SMA dengan perbandingan SMK dan SMA 47:53 persen. Namun seiring dengan perubahan rasio dengan target meningkatkan mutu pendidikan kejuruan sudah pula memperlihatkan hasil positif.

LKS SMK menjadi salah satu instrumen pencitraan untuk pencapaian peningkatan akses dan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan, katanya.

Mendiknas mengharapkan kompetisi ini mampu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri agar berkiprah di arena kompetisi tingkat Asia melalui Asian Skill Competition (ASC) dan di tingkat international melalui World Skill Competition (WSC). Ajang LKS diikuti 1700 siswa SMK dari 33 provinsi.

Read More

Kegiatan Pendataan SMK Kabupaten Sambas

Kegiatan Pendataan dan Pengumpulan data pokok smk tahun pelajaran 2009/2010 di kabupaten sambas telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2009 di ICT Center. Hal tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti hasil BIMTEK Kepala Sekolah TIK dan hasil pertemuan yang dilaksanakan oleh tim pendataan pusat, tim propinsi kalimantan barat, tim kabupaten/kota dan ICT Center di grand hotel kartika pontianak selama 3 hari.

Tujuan diadakan pertemuan seluruh SMK Kabupaten Sambas adalah untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data Sekolah Menengah Kejuruan se kabupaten sambas guna mendukung proses pengambilan keputusan.

Read More

Peringkat Universitas terbaik 2009

Diantara sekian banyak perguruan tinggi di dunia, ternyata banyak juga perguruan tinggi Indonesia yang masuk 5000 besar, ya setidaknya sebagai orang indonesia bangga juga melihatnya, bagaimana dengan anda...

Berikut daftar beberapa perguruan tinggi Indonesia yang masuk 5000 besar dunia pada bulan July 2009.

Perguruan Tinggi----->Peringkat Dunia

1. Gadjah Mada University----->572
2. Institute of Technology Bandung----->727
3. University of Indonesia----->1010
4. Petra Christian University----->1080
5. Gunadarma University----->1126
6. Sebelas Maret University----->1617
7. Airlangga University----->1643
8. Institut Teknologi Sepuluh Nopember----->1849
9. Bogor Agricultural University----->2215
10. Brawijaya University----->2590
11. Universitas Muhammadiyah Surakarta----->2685
12. Universitas Diponegoro----->2779
13. Universitas Negeri Malang----->2791
14. Indonesia University of Education----->2839
15. Sekolah Tinggi Teknik Telkom----->3017
16. Universitas Islam Indonesia----->3058
17. Universitas Padjadjaran----->3142
18. Universitas Mercu Buana-------->3276
19. Electronic Engineering Polytecnic Institute of Surabaya----->3303
20. Universitas Hasanuddin----->3446
21. Universitas Udayana----->3453
22. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta----->3468
23. Atmajaya Yogyakarta University----->3565
24. Universitas Jember----->3642
25. Yogyakarta State University----->3968
26. Universitas Lampung----->4084
27. Universitas Katolik Parahyangan----->4220
28. Universitas Paramadina----->4406
29. Universitas Sriwijaya----->4568
30. Bina Nusantara University----->4713
31. Universitas Sumatra Utara----->4884

bersumber dari: webometrics.info

Read More

Pemerintah Sediakan Rp 3 Triliun untuk BOS Buku

JAKARTA -- Pemerintah tahun ini menyiapkan bantuan operasinoal sekolah (BOS) buku teks pelajaran untuk siswa SD dan SMP senilai Rp 3 triliun.

“Dana itu disiapkan untuk pengadaan lima buku teks pelajaran bagi siswa SD dan SMP," kata Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Dodi Nandika di sela pameran buku sedunia, Jumat (19/6).

Menurut Dodi, tahun lalu pemerintah sudah mengeluarkan BOS buku pelajaran sebanyak lima judul. Hingga saat ini total buku teks pelajaran yang dibeli dengan dana BOS buku mencapai 10 judul. Dengan begitu, program BOS buku pelajaran untuk 10 judul tahun ini sudah terlaksana semuanya.

Apakah setelah ini masih ada BOS buku untuk sekolah-sekolah? Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas ini belum bisa mamastikan. Dodi hanya berucap, “Yang jelas tahun ini program BOS buku pelajaran dari kami sudah tuntas."

Selain BOS buku, menurut Dodi, Depdiknas juga akan membeli hak cipta buku pelajaran dan buku-buku pengayaan lainnya. Tahun lalu sudah lebih dari 400 judul buku dibeli hak ciptanya. "Ke-400 judul buku tersebut kini disiarkan bebas dan bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan melalui website atau jaringan internet secara cuma-cuma. Silakan gandakan sebanyak mungkin," katanya.

Dodi memastikan bagi para pengarang buku pemula yang kesulitan dana disiapkan block grant senilai Rp 10 juta per orang. Dana ini bisa digunakan untuk upaya-upaya mengumpulkan bahan-bahan, referensi, dan menyusunnya.

Jurnal
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas, Fasli Jalal mengatakan, sebenarnya sumber bacaan berupa buku sifatnya lebih lambat dua tahun. Artinya, kurang bisa mengikuti situasi yang sebenarnya sedang terjadi. Sumber belajar yang aktual adalah jurnal nasional maupun internasional. Jurnal ini sifatnya terus mengalami pembaruan.

Karena itu, tahun ini Depdiknas menyiapkan dana untuk langganan jurnal internasional senilai US 2,5 juta terdiri atas 7.000 jurnal teks dan 11.000 jurnal abstrak. Mahasiswa maupun dosen bisa mengakses jurnal ini cuma-cuma melalui jaringan internet. (ant/bur) -Republika Newsroom-

Read More

Pemerintah Pertahankan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN

Jakarta, Senin (3 Agustus 2009) -- Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah akan mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini merupakan salah satu prioritas belanja pemerintah untuk mendukung sasaran - sasaran pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2010 dalam Rencana APBN 2010.

"Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri kita guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21," katanya saat menyampaikan pokok - pokok Rancangan APBN tahun 2010 dan nota keuangan 2010 pada Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa reses persidangan empat tahun sidang 2008/2009 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/08/2009).

Hadir pada acara Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga - lembaga negara, duta besar dan pimpinan perwakilan badan - badan dan organisasi internasional, serta para gubernur kepala daerah.

Presiden SBY menyebutkan, prioritas lain belanja pemerintah adalah untuk memperbaiki kesejahteraaan aparatur negara dan pensiunan, melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras bersubsidi atau tadinya disebut raskin. Selain itu, kata Presiden SBY, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi, dan proyek padat karya lainnya.

Prioritas lainnya, kata Predisen SBY, adalah mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan alat tama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI), serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Presiden SBY mengatakan, sesuai dengan prioritas RKP 2010 dalam RAPBN tahun 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.37 triliun untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. "Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 sampai dengan 13,5 persen," katanya.

Sementara itu, lanjut Presiden SBY, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp.51,2 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dengan alokasi di anggaran tersebut antara lain adalah untuk bidang pendidikan. "Yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun," katanya.

Presiden SBY menyebutkan, sasaran lainnya adalah menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya kesejahteraan pendidik. Selain itu, di bidang kesehatan yaitu tersedianya fasilitas kesehatan dasasr dan rujukan, serta terlayaninya seluruh penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III rumah sakit.

Sasaran berikutnya adalah di bidang perbaikan gizi yaitu meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (ASI) pada anak usia 6 sampai dengan 24 bulan keluarga miskin. "Bidang Keluarga Berencana (KB) yaitu terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta diantaranya 3,7 juta adalah peserta KB baru miskin dan meningkatkan peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta diantaranya 11,9 juta adalah peserta KB aktif miskin," katanya.

Lebih lanjut Presiden SBY menyampaikan, dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar Rp.699,7 triliun, anggaran belanja direncanakan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga mencapai Rp.327,6 triliun atau naik sebesar Rp.10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasinya di tahun 2009. "Kenaikan anggaran belanja kementerian dan lembaga tersebut terutama untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP tahun 2010," ujarnya.

Presiden SBY mengatakan, berdasarkan prioritas RKP 2010, serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi kementerian negara dan lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2010, terdapat beberapa kementerian negara atau lembaga yang mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Presiden SBY menyebutkan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam tahun 2010 mendatang direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.51,8 triliun, Departemen Pertahanan (Dephan) Rp.40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU) Rp.34,3 triliun, Departemen Agama (Depag) Rp.26 triliun, Kepolisian Negara RI Rp.25,8 triliun, Departemen Kesehatan (Depkes) Rp.20,8 triliun dan Departemen Perhubungan (Dephub) Rp.16 triliun.

Presiden SBY menyampaikan, alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Depdiknas dan Depag dimaksudkan terutama untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun , pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. "Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru," kata Presiden SBY.

Sementara, kata Presiden SBY, dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam 2010 mendatang alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp.309,8 triliun. "Dari jumlah tersebut alokasi dana perimbangan direncanakan mencapai Rp.293 triliun atau naik Rp.7,7 triliun," katanya.

Presiden SBY menyebutkan, kenaikan terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 tersebut berasal dari rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp.8,9 triliun. "Rencana realokasi tunjangan profesi guru ke dalam DAU mulai tahun 2010 sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Presiden SBY, mulai tahun 2010 alokasi DAU dalam struktur APBN akan terdiri dari DAU murni yang dialokasikan dengan menggunakan formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. "Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan kewenangannya, " katanya.

Disamping itu, kata Presiden SBY, untuk melanjutkan kebijakan yang diambil pada 2009 tentang penghasilan minimal golongan terendah guru sebesar Rp.2 jt per bulan maka dalam RAPBN 2010 masih dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp.7,9 triliun. "Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia mutu pendidikan kita harus meningkat lebih tinggi lagi," katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY, menyampaikan pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp.911,5 triliun atau meningkat Rp.38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan tahun anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp.1.009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar 3,8 triliun rupiah dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P tahun 2009. "Dengan demikian defisit anggaran dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp.98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB)," katanya.

Jumlah ini, kata Presiden SBY, mengalami penurunan sebesar Rp.35 triliun bila dibandingkan target yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar  Rp.133 triliun atau 2,5 persen dari PDB. "Untuk mencapai sasaran pendapatan negara pada tahun anggaran 2010 mendatang, pemerintah akan terus melanjutkan langkah - langkah optimalisasi penerimaan baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," katanya.

Presiden SBY menyebutkan, dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp.911,5 triliun, dalam tahun 2010 penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp.729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp.180,9 triliun.***

Sumber: Pers Depdiknas

Read More

4 Kiat Sukses Mengawali Tahun Ajaran Baru

Jawaban Drs Martadi MSn

Setiap murid memiliki kenangan tentang kejadian di kelas pada waktu dulu. Mereka ingat persis bagaimana guru menangani perilaku yang bermasalah di awal tahun, bagaimana cara guru menepati janji, dan di mana guru bersikap pilih kasih. Karena masa lalu memengaruhi masa depan, guru mesti mengelola kelas dengan cara yang mendukung. Jangan melemahkan motivasi belajar siswa. Artinya, minggu pertama tahun ajaran sekolah menjadi amat penting untuk membangun prinsip pengelolaan kelas yang efektif.

Salah satu kunci mengatasinya adalah mengelola hari-hari pertama dan minggu-minggu awal masa sekolah secara cermat dan hati-hati. Mengingat, kesan awal tahun ajaran tersebut menentukan keberhasilan pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, manfaatkan masa awal tahun ajaran ini untuk menyampaikan aturan dan prosedur yang Anda gunakan di kelas. Ajaklah murid bekerja sama untuk mematuhinya dan terlibat aktif dalam semua aktivitas pembelajaran.

Membangun ekspektasi, aturan, dan aktivitas rutin di minggu-minggu awal tersebut sangat membantu memperlancar dan memudahkan pengembangan lingkungan kelas yang positif. Berikut beberapa strategi pembelajaran yang baik untuk mengawali tahun ajaran baru.

Menciptakan ekspektasi untuk perilaku dan membuang ketidakpastian. Pada awal tahun ajaran baru, murid merasa tidak pasti tentang apa yang diharapkan dari kelas Anda. Mereka mungkin memiliki perkiraan yang berbeda dengan ekspektasi Anda. Sebab, mereka mendasarkan ekspektasi itu pada pengalamannya dengan guru lain sebelumnya. Pada hari-hari pertama sekolah, paparkan ekspektasi Anda tentang perilaku dan kegiatan murid. Jangan hanya fokus pada mata pelajaran. Luangkan waktu untuk menerangkan secara jelas dan konkret tentang aturan, prosedur, dan persyaratan kelas sehingga murid tahu apa yang harus dikerjakan di kelas.

Pastikan kepada murid bahwa mereka bisa meraih kesuksesan belajar. Pada minggu-minggu awal sekolah, mata pelajaran dan tugas harus didesain untuk memastikan murid sukses dalam mengerjakannya. Ini akan membantu murid untuk mengembangkan sikap positif dan memberi mereka rasa percaya diri untuk menghadapi tugas yang lebih sulit.

Selalu siap dan hadir. Tunjukkan pada murid bahwa mereka dapat menemui Anda kapan pun mereka butuh informasi. Selama memberi tugas mandiri atau tugas kelompok, pastikan Anda hadir, jangan pergi dari meja Anda atau menyelesaikan pekerjaan lain. Berkelilinglah di ruangan untuk memantau kemajuan murid dan membantu memberi bantuan jika dibutuhkan.

Bersikaplah tegas. Meski Anda telah memaparkan aturan kelas dan ekspektasi, beberapa murid mungkin lupa atau ada murid yang ingin menguji Anda apakah Anda siap menegakkan aturan tersebut, terutama di minggu-minggu pertama sekolah. Untuk itu, selalu bangun batas antara ''apa yang diterima'' dan ''apa yang tidak dapat diterima'' di kelas Anda. Selamat mengawali tahun ajaran baru. (*/hud)

Sumber: Jawa Pos (Sabtu, 11 Juli 2009)

Read More

MASA BELAJAR SMK 4 TAHUN

Masa belajar siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) akan... diperpanjang menjadi empat tahun. Alasannya, tiga tahun belajar di sekolah, ditambah setahun magang di industri atau program 3+1. Hal itu dilakukan untuk melatih lulusan SMK bisa langsung diterima di bursa tenaga kerja di bidang industri dan memperluas pasar kerja. Menurut Direktur Pembinaan SMK Depdiknas, Joko Sutrisno, program itu diperuntukkan bagi siswa SMK yang telah mengikuti ujian nasional (UN). Program tersebut untuk memperdalam keterampilan siswa SMK langsung di industri. Selain itu, agar siswa SMK mampu menghasilkan peralatan yang bisa memenuhi kebutuhan siswa sendiri. Serta, mendorong pemerintah untuk membeli peralatan-peralatan yang dihasilkan oleh siswa SMK. Dikatakan Joko, program 3+1 itu dilaksanakan setelah UN, agar siswa kelas XII atau kelas 3 SMK bisa menyiapkan diri mengikuti UN. Pasalnya, program 3+1 itu dilaksanakan antara enam bulan sampai satu tahun. "Siswa kelas tiga kami kirim ke industri sekitar delapan bulan, bisa-bisa nanti dia tidak lulus ujian nasional. Jalan keluarnya, siswa yang sudah UN bisa mengikuti program 3+1 yang disesuaikan dengan kebutuhan industri," tuturnya. (Intan Ungaling Dian) TUJUAN PROGRAM 3+1 * Untuk memperdalam keterampilan siswa SMK langsung di industri. * Agar siswa SMK mampu menghasilkan peralatan yang bisa memenuhi kebutuhan siswa sendiri. * Mendorong pemerintah untuk membeli peralatan-peralatan yang dihasilkan oleh siswa SMK. Sumber : Direktur Pembinaan SMK Depdiknas

Read More

Sambas Kembali Raih Menjuarai UASBN

Kabupaten Sambas kembali raih menjuari dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kalimantan Barat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Bupati Sambas Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid saat menghadiri syukuran atas raih prestasi SDN 29 Mengkudu peringkat satu se-Kalbar, di Halaman SDN 29 Mengkudu Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, Selasa (21/7). Yang dihadiri Wakil Bupati Sambas, dr. H. Juliarti Djuardi Alwi MPh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wakil Ketua DPRD Sambas, Camat Teluk Keramat, Kepala Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemda Kab. Sambas.

Bupati mengatakan pada hari ini saya sangat senang sekali karena SDN 29 Mengkudu berhasil mengharumkan nama daerah se-kalbar mengalahkan sekolah-sekolah sangat mahal, kalah dengan sekolah di mengkudu yang ada di kampung, ucapnya. Karena lanjut Panglima perang nilai 5,50 dari 3749 Sekolah Dasar se- Kalimantan Barat Kabupaten Sambas menjuari enam Sekolah Dasar dalam peringkat sepuluh besar se-kalbar. “dari enam Sekolah Dasar dalam peringkat sepuluh besar se-kalbar yaitu mulai peringkat kesepuluh dimenangkan SDN 19 Bakau Kec. Jawai, peringkat keenam dimenangkat SDN 6 Dalam Kaum Sambas kemudian peringkat kelima dimenangkan SDN 4 Sungai Nilam, peringkat empat SDN 10 Daub dan peringkat kedua dimenagkat SDN 7 Puting Beliung selanjutnya sangjuara se-Kalbar diraut oleh SDN 29 Mengkudu Kec. Teluk Keramat”, jelasnya.

Tambah Mantan Kadis Pertanian, mengungkapkan Kabupaten Sambas berturut menjuarai UASBN se-Kalbar “Alhamdulillah usaha kita membuahkan hasil,” ujar dia. Kata dia, hal tersebut berkat kerjasama seluruh komponen masyarakat. Dijelaskan Burhanuddin ini masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab penting pada pencapaian hasil tersebut. “dengan prestasi ini semua hasil bahwa kita yakin dan percaya kita bisa meraih prestasi baik yang di terima peserta didik dan penghargaan yang di terima dari Pemerintah Pusat. “prestasi dan penghargaan yang selama diterima bukan hasil buah karya tangan seorang bupati tapi ini semua hasil dukungan seluruh komponen masyarakat. “tanpa dukungan semua pihak apa artinya seorang bupati, katanya. Ia berharap dengan memperoleh prestasi yang diterima kita patut bersyukur kepada Tuhan atas perstasi yang di capai di daerah ini,”terangnya.

Senada yang di sampaikan Wakil Bupati Sambas, dr. H. Juliarti Djuardi Alwi MPh mengatakan bahwa rasa syukur yang diungkapkan oleh masyarakat mengkudu ini merupakan wujud dari salah satu visi Kabupaten Sambas Terpikat dan visi misi masyarakat mengkudu yaitu visi Mulia Bercahaya yang terus meningkatkan tarap hidup masyarakat. “Rasa syukur kepada Tuhan atas perstasi yang di capai di daerah ini tentunya terus diwujudkan dengan cara agar selalu menjaga apa yang telah diraih tersebut sehingga tetap terus ditingkatakan dan dipertahankan,”tuturnya.

Read More

MENDIKNAS GELORAKAN SLOGAN: `SMK BISA!`

Siswa SMK bisa ternyata mampu melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, mari kita tingkatkan motivasi para peserta didik SMK untuk maju dengan motto "SMK Bisa !!!" sekali lagi "SMK Bisa!!!".
Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo ketika membuka Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional ke-17 dan Pameran Kreasi Siswa SMK Tahun 2009, Kamis (21/5). Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Mandikdasmen Suyanto, Direktur PSMK Joko Sutrisno, mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro.

"Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK) Tingkat Nasional dan Pameran Kreasi Siswa SMK ini salah satu instrumen pencitraan untuk pencapaian peningkatan akses dan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan," jelas mendiknas. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat antara SMK dengan mitra industri. Kami percaya, tujuan tersebut dapat tercapai karena semua stakeholders telah mendukung dan mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Mendiknas juga mengharapkan kompetisi ini mampu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri agar berkiprah di arena kompetisi tingkat Asia melalui Asian Skill Competition (ASC) dan di tingkat International melalui World Skill Competition (WSC). "Ajang LKS ini dapat pula dijadikan promosi tamatan SMK kepada para pengguna lulusan, sehingga tamatan SMK dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia," tegasnya.

Bersamaan dengan LKS ini diselenggarakan pula Pameran Kreasi Siswa SMK yang merupakan kegiatan sinergi SMK dengan para mitra industrinya.LKS siswa SMK yang meliputi bidang Teknologi, Bisnis, Pariwisata, Pertanian dan Seni Kria merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia. Mendiknas menyatakan, melalui pameran ini kita dapat melihat bahwa siswa SMK bisa menunjukkan kemampuannya dan diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk terus berkreasi melahirkan karya karya inovatif yang bermanfaat. "Mari kita tingkatkan motivasi para peserta didik SMK untuk maju dengan motto "SMK Bisa !!!" sekali lagi "SMK Bisa!!!". (mya) -Harian Terbit- (22 Mei 2009)

Read More

Cara Belajar yang Menyenangkan

Staf pengajar di Fakultas Psikologi UI ini meminta anak-anak yang berasal dari 31 daerah di sejumlah provinsi di Indonesia itu membuat lingkaran. Lalu, mereka diminta berhitung dan meneriakkan “Boom” di setiap angka tujuh beserta kelipatannya dan angka yang mengandung unsur tujuh. Sepintas, hal ini seperti main-main saja. Namun, di balik itu, tanpa disadari anak-anak diajak menghitung dan berkonsentrasi. Saat melakukan permainan itu, anak-anak terlihat gembira. Mereka tertawa-tawa kala ada salah seorang yang lupa mengucapkan “Boom”.
“Tertawa sebelum pelajaran dimulai bukanlah sesuatu yang buruk,” ujar psikolog pendidikan ini. Suasana gembira sebelum belajar justru dapat membangkitkan semangat anak.

Adanya interaksi antara guru dan siswa, akan membuat belajar menyenangkan. “Siswa yang aktif akan membuat guru senang,” tuturnya lagi. Seperti yang terjadi saat itu, anak-anak turut mengungkapkan pendapatnya saat Frieda melontarkan berbagai pertanyaan.

Dalam kesempatan itu misalnya, Frieda meminta pendapat anak-anak yang berasal dari 31 daerah layanan World Vision Indonesia yang berada di Aceh, Kalimantan Barat, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, NTT, dan Papua tentang belajar dan sekolah. Salah seorang anak dari Sumba Barat mengatakan belajar menjadi tidak menyenangkan bila guru marah. Selain enggan belajar, anak juga enggan sekolah.

Belajar dalam suasana menyenangkan merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan siswa secara aktif dan dilakukan dalam situasi menyenangkan, sehingga siswa merasa aman dan nyaman, bebas dari tekanan. Situasi ini akan membuat anak lebih aktif belajar.

Belajar aktif akan mengintegrasi fisik, akal, dan emosi. Yang pada akhirnya, akan menambah keterampilan fisik dan akademis, sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Setiap pelajaran yang makin sulit akan membuat kita makin terampil.

Contohnya, saat TK-SD, anak lebih banyak melakukan permainan saat sekolah maupun belajar. Ketika menginjak bangku SMP-SMA, mereka lebih banyak duduk di dalam kelas. Di masa ini belajar lebih banyak melibatkan tangan dan pikiran seperti percobaan laboratorium.

Metode belajar yang memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk mempelajari sesuatu secara konkret atau nyata akan memperbesar persentase penyerapan. Dan juga memicu mereka untuk berubah secara positif. Psikolog Vermon&Magnusson ini menyebutkan, seseorang akan belajar sebanyak 10 persen dari yang dibaca, 20 persen dari yang didengar, 30 persen dari yang dilihat, 50 persen dari yang dilihat dan didengar, 70 persen dari yang dikatakan, serta 90 persen dari yang didengar dan dilakukan.

Penelitian Jeannette Vos-Groenendal dalam DePorter, 2002 menjelaskan bahwa belajar yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi, nilai belajar, keyakinan dan kehormatan diri, mempertahankan sikap positif terhadap belajar, dan melanjutkan memanfaatkan keterampilan. Frieda menekankan, sekolah bukan satu-satunya tempat belajar. Belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja di berbagai lapisan masyarakat. Anak bisa belajar di gereja, mesjid, sanggar, kelompok belajar, museum, perpustakaan, laboratorium, dan banyak tempat lain.

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU

Read More

MATA PELAJARAN UJIAN SEKOLAH DAN PENCETAKAN IJAZAH SMK

Merujuk Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah SMK tahun Pelajaran 2008/2009 dan mengingat masih beragamnya kurikulum yang digunakan di SMK, dengan hormat kami sampaikan mata pelajaran yang diujikan dan pencetakan ijazah halaman belakang ijazah:

A. Mata Pelajaran Yang Diujikan

1. Mata pelajaran yang diujikan di sekolah adalah mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN;

2. Bagi SMK yang belum mengimplementasikan KTSP, mata pelajaran yang diujikan di sekolah mengacu pada POS Ujian Sekolah SMK Tahun Pelajaran 2008/2008; 

3. Bagi SMK yang telah mengimplementasikan KTSP secara penuh sejak tahun 2006, mata pelajaran yang diujikan di sekolah agar disesuaikan dengan struktur mata pelajaran KTSP.

B. Pencetakan Halaman Belakang Ijazah

1. Pencetakan transkrip nilai pada halaman belakang ijazah dimaksudkan untuk menampilkan kompetensi yang dimiliki lulusan yang meliputi mata pelajaran ujian nasional, ujian sekolah, dan kompetensi keahlian utama;

2. Untuk standarisasi penulisan dan pencetakan halaman belakang ijazah, software aplikasi pencetakan ijazah dibuat oleh Direktorat PSMK yang selanjutnya dikirimkan ke masing-masing dinas pendidikan provinsi;

3. Biaya pencetakan halaman belakang ijazah siswa SMK menggunakan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang terdapat dalam dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;

4. Besarnya biaya pencetakan halaman belakang ijazah sudah termasuk di dalamnya biaya set up software, lay out, uji awal print, pra print, final print, dll yang diatur sebagai berikut:

1) Wilayah I (DKI Jakarta, Lampung, Jabar, Banten, Jateng, DI Yogyakarta, dan Jatim) dengan biaya Rp 2.500,- per lembar,

2) Wilayah II (Sumut, Sumbar, Sumsel, Sultra, Sulsel, Kalbar, Kalsel, Jambi, Bengkulu, dan Bali) dengan biaya Rp 3.000,- per lembar,

3) Wilayah III (Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Kalteng, Kaltim, Riau, Babel, Kepri, NTB, dan NAD) dengan biaya Rp 3.500,- per lembar,

4) Wilayah IV (Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat) dengan biaya Rp 4.000,- per lembar.

5. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengkoordinir/mengelola pencetakan ijazah dimaksud sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah berdasar kepada peraturan yang berlaku.

Read More

Pelepasan Siswa Prakerin Tahun 2009

Ket Gambar Dari Kiri-Kanan Atas :
- Kata Sambutan Dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Sambas
- Penyematan Kartu Tanda Prakerin Oleh Kepala Dikmen DISDIK SAMBAS
- Penyematan Kartu Tanda Prakerin Oleh Kepsek SMK N 1 Sambas

Read More

Pembekalan Siswa Prakerin Tahun 2009

Ket Gambar Atas s.d Bawah :
Pembekalan Oleh Kepsek SMKN 1 SBS dan Kepsek SMKN 2 SBS
Pembekalan Dari DINAS NAKERTRANSOS
Siswa SMKN 1 SBS dan SMKN 2 SBS
Pembekalan dari WAKA HUMAS DU/DI

Read More

Youtube meluncurkan video versi Edukasi Youtube Edu

Seperti diberitakan TechCrunch dan beberapa Media lainnya, Layanan terbesar konten berbasis video, Youtube, baru saja merilis fitur baru, yaitu Youtube Edu. Youtube Edu akan menyajikan berbagai konten video edukasi (pendidikan) gratis dari berbagai universitas, termasuk dari MIT, Standford dan lainnya.

Ini mungkin merupakan konten cukup bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen atau orang yang ingin memperluas pengetahuan.

Youtube mengklasifikasikan berdasarkan Universitas, dan sepertinya masih sebatas Universitas-universitas di Amerika. Dan belum ada kategori bedasarkan mata kuliah atau tema tertentu. Ingin melihat, silahkan mengunjungi langsung Youtube EDU

Academic Earth

Situs lainnya yang juga menyediakan video edukasi tidak kalah lengkapnya adalah Academic Earth. Situs ini menyediakan sekitar 2,395 video dari berbagai universitas populer, seperti Yale, MIT, Harvard, Stanford, UC Berkeley, Princeton dan lainnya.

Keunggulan academic earth adalah peng-organisasian tema yang cukup bagus. Kita bisa memilih berbagai video sesuai tema, universitas atau instrukturnya. Seperti misalnya materi tentang Biologi, Kimia, Pengetahuan Komputer, Teknik, Inggris, Matematika, Ekonomi, Fisika dan lainnya. Semua dengan antarmuka yang cukup memudahkan. Jika sudah kenal dengan nama instruktur (pembicaranya), juga telah disediakan katalognya.

Bagi yang ingin download Video dari youtube bisa membaca artikel berikut : Tips download Video dari youtube

Read More

Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan

Satu hal yang patut disyukuri pada era reformasi adalah imbas positif terhadap dunia pendidikan. Otonomi daerah yang dilegalisasi lewat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahunn 2004, menjadi rahim yang telah melahirkan desentralisasi pendidikan.

Judul : Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan
Penulis : Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.Si., Drs. Agus Haryanto, M.Ed.,
Drs. Suparlan, M.Ed., dan Yudistira, S.Sos., M.Si.
Penerbit : Hikayat Publishing
Terbit : April 2008
Tebal : 140 hal + xii

Satu hal yang patut disyukuri pada era reformasi adalah imbas positif terhadap dunia pendidikan. Otonomi daerah yang dilegalisasi lewat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahunn 2004, menjadi rahim yang telah melahirkan desentralisasi pendidikan. Paradigma lama yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan utama (sentralisasi) dikikis sedemikian rupa menjadi paradigma baru yang lebih populis.

Ciri utama desentralisasi pendidikan yaitu pelibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam menentukan kebijakan pendidikan. Dua komponen ini bekerjasama dengan sekolah, duduk dalam satu meja, merencanakan dan mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan sekaligus juga meningkatkan mutu pendidikan.

Dulu, sebelum orde reformasi, antara orangtua dan pihak sekolah diwadahi dalam lembaga Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG). Kemudian, sejak 1993, POMG berubah menjadi Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan (BP3). Badan inilah yang secara fungsional membantu sekolah menyelesaikan persoalan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Namun dalam perjalanannya badan ini sekadar berperan dalam aspek finansial. Secara hirarkis pun dikontrol oleh kepala sekolah dan menjadi alat legalnya untuk menarik berbagai pungutan kepada orangtua siswa.

Memasuki era desentralisasi pendidikan, upaya pelibatan orangtua dan sekolah dalam satu wadah diperkaya lagi dengan memasukkan unsur masyarakat. Ketiga komponen ini disatukan dalam wadah Komite Sekolah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Ia menjadi ruang bagi orangtua, masyarakat, dan pihak sekolah menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan bagi peningkatan pendidikan di sekolah. Ia merupakan badan independen yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Kepala Sekolah. Ia menjadi mitra kepala sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memajukan sekolah.

Buku ini mengupas secara rinci perjalanan Komite Sekolah sejak awal berdiri hingga perkembangan terkini. Diuraikan pula integralitas pendidikan yang oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara disebut Tripusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Hasil analisis buku ini menyatakan, relasi antara pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat (Tripusat Pendidikan) di Indonesia pada saat ini masih berkisar antara paradigma lama dan transisional. Hal demikian terindikasi dalam kondisi sebagai berikut: (1) Keluarga, sekolah, dan masyarakat masih memandang hasil belajar siswa lebih pada sisi kemampuan akademik dan pengetahuan, (2) Hubungan keluarga dan sekolah masih bersifat satu arah, hirarkis, dan birokratis, (3) Antara keluarga dan sekolah masih bersifat saling defensif, (4) Perbedaan kultural dan sosial masih kurang mendapatkan perhatian secara wajar, (5) Sekolah sering memandang masyarakat sebagai orang lain atau pihak yang berada di luar sekolah, kecuali diperlukan.

Paradigma tersebut sangat memengaruhi perjalanan Komite Sekolah. Bahkan terjadi pula “ketegangan-ketegangan” seputar relasi antara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah. Di lapangan, pada sejumlah kasus, Komite Sekolah hanya sebagai “stempel” Kepala Sekolah. Ia menjadi alat legalisasi Kepala Sekolah dalam menentukan berbagai kebijakan di sekolah. Di kutub berbeda, Komite Sekolah memosisikan diri lebih superior ketimbang Kepala Sekolah. Apapun gerak-gerik Kepala Sekolah diawasi. Bila Kepala Sekolah melakukan kesalahan sekecil apapun, Komite Sekolah akan mengadukannya kepada Dinas Pendidikan setempat. Kalau perlu, diusulkan untuk diganti.

Buku ini ditulis secara bersama oleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.Si., Drs. Agus Haryanto, M.Ed., Drs. Suparlan, M. Ed., dan Yudistira, S.Sos., M.Si. Semuanya bekerja di Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Kendati kesemua penulis nota bene bagian dari aparat birokrasi, namun dalam penyajian buku ini mereka seolah “melupakan” atribut tersebut. Catatan-catatan mereka amat kritis terhadap aparat birokrasi pendidikan yang menyebabkan pendidikan makin merosot.

Itu terlihat dalam sikap mereka terhadap kasus bunuh diri yang dilakukan siswa lantaran belum membayar uang sekolah. “Jika di satu sekolah terdapat siswa bunuh diri karena malu belum membayar uang sekolah, maka apakah yang harus dilakukan oleh guru, Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, Ketua Dewan Pendidikan, Kepala Desa, atau juga Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, dan juga Bupati atau Walikotanya? Hanya ada satu jalan keluar yang mungkin dipandang sangat tepat, yakni mengundurkan diri secara jantan dari jabatan yang diemban. Karena fenomena itu dapat menjadi bukti tentang ketidakmampuannya mengurus pendidikan.” (hal.116-117).

Dengan mengambil posisi demikian, mereka dapat secara kritis dan komprehensif memandang Komite Sekolah. Pembahasannya juga dilengkapi contoh kasus di lapangan sehingga buku ini jauh dari kesan Buku Panduan.

Buku ini sangat layak dijadikan referensi bagi aparat birokrasi pendidikan, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mengenal Komite Sekolah lebih dekat lagi. Berguna pula bagi para pengambil kebijakan yang menginginkan dunia pendidikan menjadi lebih baik.

Read More

Sistem Pendidikan Nasional

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

.: Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan terdiri atas:

1. pendidikan formal,
2. nonformal, dan
3. informal.

Jalur Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas:

1. pendidikan dasar,
2. pendidikan menengah,
3. dan pendidikan tinggi.

Jenis pendidikan mencakup:

1. pendidikan umum,
2. kejuruan,
3. akademik,
4. profesi,
5. vokasi,
6. keagamaan, dan
7. khusus.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pendidikan dasar berbentuk:

1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Pendidikan menengah terdiri atas:

1. pendidikan menengah umum, dan
2. pendidikan menengah kejuruan.

Pendidikan menengah berbentuk:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA),
2. Madrasah Aliyah (MA),
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk:

1. akademi,
2. politeknik,
3. sekolah tinggi,
4. institut, atau
5. universitas.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi:

1. pendidikan kecakapan hidup,
2. pendidikan anak usia dini,
3. pendidikan kepemudaan,
4. pendidikan pemberdayaan perempuan,
5. pendidikan keaksaraan,
6. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
7. pendidikan kesetaraan, serta
8. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1. lembaga kursus,
2. lembaga pelatihan,
3. kelompok belajar,
4. pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
5. majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

.: Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:

1. Taman Kanak-kanak (TK),
2. Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:

1. Kelompok Bermain (KB),
2. Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

.: Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

.: Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan keagamaan berbentuk:

1. pendidikan diniyah,
2. pesantren,
3. pasraman,
4. pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

.: Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

.: Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

**Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Daftar Istilah

Pendidikan
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional
Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional
Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peserta didik
Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Jalur pendidikan
Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan
Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenis pendidikan
Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan
Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan formal
Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal
Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal
Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan anak usia dini
Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan jarak jauh
Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Standar nasional pendidikan
Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wajib belajar
Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Warga Negara
Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat
Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pemerintah
Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

Menteri
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

Read More